Apa multi DIPA ?

Diperlukan Persepsi yang Sama Dalam Penerapan Sistem Multi DIPA

Bandung, (Pendis) - Pengelolaan keuangan di Kementerian Agama saat ini sedang mengalami tiga transisi yakni transisi reformasi birokrasi, audit BPK yang akan memberikan opini dan anggaran dengan sistem multi DIPA.

Kepala Biro Keuangan Kementerian Agama Ali Hadianto mengatakan hal itu ketika membuka kegiatan Sosialisasi Penatausahaan Perbendaharaan dan Workshop Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi di Bandung, Kamis (28/4).

Menurut Ali Hadianto reformasi birokrasi berarti memformat kembali sistem birokrasi Kementerian Agama "ada tiga persoalan yang harus diperbaiki kembali yaitu struktur organisasi, sistem ketatalaksanaan dan pengelolaan sumber daya manusia," ujarnya.

Berbicara masalah struktur organisasi lanjut dia, hanya membuat dirinya merasa malu meratapi nasib strukturnya sendiri dikarenakan tidak sinkronnya nomenklatur antara pusat dan daerah sejak tahun 2001, bahkan untuk struktur madrasah pun bertentangan dengan KMA No.17 tahun 1976, hal ini harus segera direvisi agar tidak menghambat kinerja laporan keuangan.

Ia juga mengingatkan sistem ketatalaksanaan di Kementerian Agama harus dilakukan dengan baik "sampai saat ini belum satu pun satuan kerja yang mempunyai standar operasional prosedur, standar pelayanan minimal dan standar kinerja, wajar saja kalau saat ini belum ada standarisasinya", paparnya.

Selanjutnya Ali mengakui dari sekitar 4381 satuan kerja, yang menyusun laporan keuangan berdasarkan kualifikasi yang ideal hanya mempunyai 486 sarjana S1 Akuntansi, lalu dengan nada berseloroh Ia mengatakan naik kelasnya opini laporan keuangan dari disclaimer ke wajar dengan pengecualian merupakan suatu keajaiban dunia karena disamping sumber daya manusia yang minim tadi juga karena jumlah pegawainya yang mencapai 260.000 orang. "tidak ada kementerian atau lembaga yang pegawainya sebanyak itu bahkan separuhnya pun tidak," selorohnya.

Membangun Persepsi yang Sama

Sebelumnya Kepala Bagian Keuangan Ditjen Pendidikan Islam Sya`ban Muhammad mengatakan adanya perubahan pola laporan keuangan ke sistem multi DIPA membuat pekerjaan semakin banyak hal ini memerlukan pengaturan yang jelas dan membangun persepsi yang sama sehingga bisa memenuhi standar laporan keuangan dan juga bisa dipertanggung jawabkan.

"Tahun ini Ditjen Pendidikan Islam mulai menghimpun laporan keuangan dari Kanwil, Kandepag PTAIN dan Madrasah Negeri yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan keuangan," katanya.

Kegiatan yang dibuka oleh Kakanwil Kemenag Propinsi Jawa Barat ini diikuti oleh 100 peserta Workshop Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi dan 104 peserta kegiatan Sosialisasi Penatausahaan Perbendaharaan.

(acm) 

 

sumber : http://pendis.kemenag.go.id

Sertfikasi Guru

Tahun 2014 Ditargetkan Sertifikasi Guru Madrasah Selesai

Jakarta, (www.kemenag.go.id) - Kementerian Agama (Kemenag) tengah memproses sertifikasi guru madrasah baik guru negeri maupun swasta. Namun saat ini hanya 60 % dari seluruh guru madrasah di tanah air yang memiliki persyaratan dengan ijazah sarjana strata satu (S1).

Demikian dikemukakan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Pendis) Mohammad Ali usai acara Nuzulul Quran di lingkungan Direktorat Jenderal Pendis di Jakarta, Selasa sore (16/8). "Target kami sertifikasi guru madrasah selesai tahun 2014, seluruhnya ada 280 ribu guru negeri dan 500 ribuan guru madrasah swasta," kata Ali.

Namun lanjut dia, target tersebut tidak mudah untuk dicapai. Karena terkendala antara lain oleh sumber daya manusia yang memproses sertifikasi guru madrasah. "Yang memproses para dosen di UIN, jumlahnya terbatas," jelasnya.

Selain itu sambung Ali, masalah persyaratan tenaga pendidik yang mengikuti sertifikasi, yaitu harus memiliki ijazah S1. "Saat ini ada 40 persen guru madrasah belum S1. Bisa saja diproses sertifikasi meski belum S1 kalau usianya sudah 50 tahun," ujarnya.

Seperti diketahui, Pemerintah RI dari tahun ke tahun meningkatkan anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan sebagaimana dituturkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato nota keuangan di Gedung DPR, Selasa (16/8) antara lain untuk peningkatan mutu pendidik termasuk guru madrasah.

"Sejalan dengan itu, kita tingkatkan pula mutu dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan Madrasah melalui sertifikasi guru sebanyak 90 ribu orang," kata kepala negara.

Secara keseluruhan, dalam RAPBN 2012 terdapat tujuh kementerian dan lembaga yang mendapat alokasi anggaran di atas Rp 20 triliun. Ketujuh kementerian dan lembaga itu adalah Kementerian Pertahanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 64,4 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum Rp 61,2 triliun, Kementerian Pendidikan Nasional Rp 57,8 triliun, Kementerian Agama Rp 37,3 triliun, Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp 34,4 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 28,3 triliun, dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp 26,8 triliun.

"Alokasi anggaran pada Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama, kita prioritaskan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau, baik melalui jalur formal maupun nonformal di semua jenjang pendidikan," kata Presiden.

Sementara peringatan Nuzulul Qur`an yang diikuti seluruh karyawan di lingkungan Ditjen Pendis berlangsung hikmat dengan penceramah Dr KH Manarul Hidayat. Ia meningatkan aparat Kemenag menjadi teladan bagi aparat instasi yang lain.

"Kalau pegawai departemen lain korupsi kedengarannya biasa, tapi kalau pegawai Depag (Kemenag) luar biasa. Karena sebagai pegawai yang tahu ajaran agama," kata Manarul.

(ks) 

 

sumber : http://pendis.kemenag.go.id

Rasulullah

·         Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa yang membangun sebuah mesjid karena Allah Taala. (Bukair berkata: Aku kira) beliau bersabda: Karena mengharap keridaan Allah, maka Allah akan membangun untuknya sebuah rumah di surga. (Shahih Muslim No.828)